TIMES PURWAKARTA, JAKARTA – Menjelang perayaan akbar Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT RI yang ke 80, pada 17 Agustus 2025, Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menyerukan tiga hal penting untuk masa depan Indonesia lebih baik, adil makmur dan sejahtera bagi rakyatnya.

Dalam siaran persnya, Jumat (15/8/2025), Pendiri Yayasan Mujadalah Kiai Kampung MKK), Najib Salim Atamimi menyampaikan, bahwa pada 17 Agustus 2025, bangsa Indonesia akan merayakan peringatan hari kemerdekaan yang ke-80.

Perayaan hari kemerdekaan Indonesia tahun ini, diwarnai dengan bayang-bayang munculnya konflik sosial akibat beberapa kebijakan pemerintah daerah yang semakin membebani rakyat.

Beberapa kebijakan tersebut diantaranya jelas pria yang karib disapa Syekh Najib, bahwa kenaikan pajak yang naik secara drastis, seperti di Kabupaten Pati PBB-P2 naik 250 persen, Kota Cirebon, pajak PBB-nya naik sampai hampir 1000 persen.

Selanjutnya, Kabupaten Jombang naik hingga 800 persen, Kabupaten Semarang, pajak naik 400 persen, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pajak naik 300 persen, dan berbagai pungutan lain yang sangat membebani rakyat.

“Kebijakan-kebijakan ini, seperti kado pahit bagi rakyat di hari kemerdekaan. Memasuki usia kemerdekaan yang sudah 80 tahun, rakyat seolah belum merasakan lepas dari belenggu-belenggu penjajahan,” terangnya.

Berbagai kebijakan yang membebani rakyat ini, dinilai sangat bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang sangat pro-rakyat. Diantaranya, kebijakan penghapusan hutang para petani dan nelayan, penambahan anggaran pupuk subsidi untuk petani, makan bergizi gratis.

“Hadirnya sekolah rakyat untuk kaum miskin, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, serta banyak program baik lainnya. Program itu sudah sangat luar biasa dilahirkan oleh Presiden Prabowo,” kata Najib.

Namun, disaat yang sama, juga lahir, kebijakan pemerintah daerah yang membebani rakyat. Hal itu merupakan sesuatu yang tidak tepat, karena dilakukan di tengah suasana ekonomi rakyat yang masih sulit.

“Gelombang PHK yang terus berlanjut. Minimnya lapangan pekerjaan dan sulitnya mencari sumber penghasilan, telah menempatkan rakyat pada posisi yang tertekan, sulit dan menderita,” jelasnya.

Dalam kondisi demikian jelas Najib, kebijakan kenaikan pajak akan menambah beban rakyat menjadi semakin berat. Sehingga dapat memancing timbulnya konflik sosial, seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Selain itu, juga bisa memunculkan gejolak yang sama di daerah-daerah lainnya di Indonesia. “Selain dapat memancing munculnya konflik sosial, kebijakan pemerintah dan daerah yang membebani rakyat itu, juga dapat mengganggu pelaksanaan program-program Presiden Prabowo, yang sangat pro-rakyat,” tegasnya.

Dengan kata lain, beber Najib, program kerakyatan Presiden Prabowo, dapat gagal karena dihambat oleh kebijakan para Bupati dan Wali Kota, yang dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri yang tidak pro-rakyat dan justru menambah beban pada rakyat.

“Jika hal ini terus terjadi, maka akan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat (public distrust) kepada presiden Prabowo. Segera hentikan dan jangan ada lagi kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo,” tegas Najib.

Sementara itu, Ketua Yayasan Mujadalah Kiai Kampung (MKK), Wahyu Muryadi menambahkan, sebagai perpanjangan pemerintah pusat, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program pemerintah pusat yang dibuat oleh Presiden Prabowo, terutama program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wahyu menilai, jika kebijakan pemerintah daerah tidak sesuai atau justru bertentangan dengan kebijakan dan program Presiden Prabowo, maka hal ini akan dapat memancing timbulnya konflik sosial, baik secara vertikal maupun horizontal, yang dapat mengganggu terwujudnya cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercermin dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Dari itu kata Wahyu, setelah mencermati berbagai fenomena sosial, mendengar dan memperhatikan keluhan masyarakat di seluruh pelosok pedesaan tanah air dan dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT, Majelis Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menyampaikan tiga hal seruan untuk pemerintah saat ini.

Pertama, agar pemerintah daerah di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, secara serius harus menjalankan program-program Presiden Prabowo, yang pro-rakyat, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Kedua, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kemerdekaan dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan dengan penuh suka cita, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang pro-rakyat dan mencabut berbagai kebijakan yang membebani dan merugikan rakyat.

Ketiga tegas Wahyu, tidak menjadikan program-program kerakyatan Presiden Prabowo sekadar proyek untuk kepentingan milik dan keuntungan ekonomi, tetapi benar-benar sebagai sarana menciptakan kesejahteraan rakyat.

“Tiga hal ini yang menjadi seruan dari MKK. Semoga menjadi bahan muhasabah dalam peringatan HUT ke 80 RI,” harap Wahyu Muryadi. (*)