TIMES PURWAKARTA, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pertemuan antara sejumlah gubernur dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini bukan merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), melainkan forum penyampaian aspirasi mengenai penyaluran dana tersebut.

“Bukan menggeruduk lah itu, bukan. Mereka menyampaikan dinamika yang terjadi, dan kemarin sudah diterima oleh Menteri Keuangan serta Mendagri. Kita berikan pemahaman bersama,” ujar Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima TIMES Indonesia, Sabtu (11/10/2025).

Skema Baru: Transfer Langsung dan Tidak Langsung

Menurut Prasetyo, pemerintah telah menjelaskan secara rinci bahwa mekanisme transfer ke daerah kini terbagi menjadi dua jenis, yakni transfer langsung dan transfer tidak langsung.
Skema baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dengan kebutuhan daerah.

“Yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini sekarang dibagi menjadi dua, yaitu transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung,” katanya.

Transfer tidak langsung mencakup berbagai program nasional pemerintah pusat yang manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat di daerah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dialokasikan sebesar Rp335 triliun dalam APBN 2025.

“Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah,” tambah Prasetyo.

Penyelarasan Program Pusat dan Daerah

Menanggapi kekhawatiran sejumlah kepala daerah yang ingin tetap menjalankan janji kampanye melalui alokasi anggaran daerah, Prasetyo menegaskan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah agar penggunaan anggaran lebih efektif.

“Sekarang ini kita bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, mari kita perbaiki tata kelola anggaran. Semua harus kita desain untuk program yang betul-betul berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Daerah Akui Ada Dampak, Minta Penyesuaian

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah akibat pengurangan TKD, setelah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Menurut Haris, penurunan TKD berdampak signifikan pada kemampuan daerah dalam membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) dan mengelola belanja operasional pegawai.
Banyak daerah kini kesulitan menjaga keseimbangan APBD 2026 karena berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta tunda salur dari pemerintah pusat.

“Daerah dengan PAD kecil sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Kalau terjadi pengurangan, kemampuan menjalankan program prioritas bisa terganggu,” jelasnya.

Kekhawatiran terhadap Kinerja ASN

Al Haris juga mengungkapkan kekhawatiran sejumlah kepala daerah bahwa penurunan TKD dapat berdampak pada kinerja aparatur sipil negara (ASN), terutama akibat keterlambatan pembayaran hak pegawai.
Kondisi itu, menurutnya, bisa menurunkan produktivitas pemerintahan daerah.

“Kalau hak pegawai tertunda, tentu mempengaruhi semangat kerja dan produktivitas,” ujarnya.

Kemenkeu sebelumnya menegaskan bahwa penyesuaian TKD dilakukan untuk menciptakan pemerataan fiskal nasional, sekaligus memastikan program-program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kesehatan, dan pendidikan tetap berjalan di semua wilayah tanpa tumpang tindih anggaran daerah.

Dengan pola baru ini, pemerintah berharap tata kelola anggaran lebih terukur, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di seluruh provinsi. (*)