TIMES PURWAKARTA, JAKARTA – Menyambut perayaan Idul Fitri 1445 Hijriyah, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengajak semua elemen bangsa terutama Presiden Joko Widodo untuk mengambil hikmah semangat halalbilhalal yang pernah dipraktikkan kali pertama oleh Presiden Soekarno di Istana Negara pada 1948. Penyelenggaraan halalbihalal tersebut awalnya dilaksanakan atas saran tokoh Nahdlatul Ulama KH Wahab Hasbullah, dengan tujuan meredam konflik di antara elit politik yang sudah mengancam keutuhan bangsa waktu itu.

Dalam keterangannya yang disampaikan kepada media, Selasa (9/4/24), Ketua DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan, momentum halalbihalal waktu itu mampu menyelamatkan keutuhan Negara Republik Indonesia yang baru berusia tiga tahun dari konflik elit politik yang mulai merebak.

‘’Para tokoh politik yang berseteru saat itu duduk satu meja. Dari situ mereka sadar konflik hanya akan membubarkan republik yang sudah mereka perjuangkan dengan darah dan nyawa. Dari hahalbilhalal itulah mereka saling instropeksi diri dan saling memaafkan demi keselamatan dan kemajuan bangsa di masa depan,’’ jelas Ahmad Basarah. 

Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu menambahkan, secara harfiah dalam kamus Bahasa Arab ‘’Al-Munjid Fil-Lughah wal-A’laam’’, kata 'halal' berasal dari kata 'halla' dalam bahasa Arab dengan tiga kandungan makna, yaitu hallal al-‘uqdata (mengurai benang kusut); halla al-makaan (menempati atau mengendapkan); dan halla as-syai (yakni halalnya sesuatu).

‘’Dari ketiga makna itu kita dapat menarik kesimpulan makna halalbilhalal berarti bahwa kekusutan, kekeruhan atau kesalahan yang selama ini telah terjadi dapat dihalalkan kembali tentu setelah kita melakukan instrospeksi diri atas kesalahan yang telah kita perbuat dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya kembali. Setelah saling maaf-memaafkan, semua kesalahan dianggap melebur, hilang, dan kembali normal seperti sebelumnya,’’ tandas Ahmad Basarah.

Dalam konteks Idul Fitri 1445 Hijriyah tahun ini, Wakil Ketua Lakpesdam PBNU ini berpendapat bahwa memaknai halalbihal dapat dimulai dari seorang Kepala Negara seperti Presiden Joko Widodo. Ahmad Basarah menilai, makna kata halalbihalal seperti hallal al-‘uqdata (mengurai benang kusut), hall al makaan (mengendapkan sesuatu atau menempati sebuah tempat) dan halla as-syai (halalnya sesuatu) sangat tepat menggambarkan posisi Presiden Jokowi saat ini. 

Salah satu penyebab benang kusut  pelaksanaan pemilu presiden 2024 adalah dugaan ketidaknetralan  Presiden Joko Widodo akibat telah meyertakan  putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Calon Wakil Presiden melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah terbukti cacat etik tersebut. ‘’Tindakan itu telah menjadikan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu bukan lagi seorang  Kepala Negara yang mampu mengayomi segenap bangsa termasuk terhadap semua kontestan pemilu dan membuat masa depan demokrasi di Indonesia menjadi  suram dan kusut,’’ tandas Ahmad Basarah.

Menurut Ahmad Basarah, spirit halalbilhalal berikutnya yang seyogyanya ditangkap Presiden Jokowi adalah melakukan instrospeksi dan mempertanyakan dirinya sendiri, “sudah benarkah  semua tindakan saya kepada bangsa dan negara yang saya pimpin?” 

Jika dari hasil instropeksi  itu hati kecilnya mengatakan bahwa ucapan dan tindakannya terkait pelaksanaan demokrasi bangsa adalah salah dan tidak baik bagi masa depan bangsa, maka menurut Ahmad Basarah, sudah semestinya segera memperbaikinya dan mulai mengendapkan air yang keruh akibat dugaan intervensinya dalam pilpres yang baru lalu.

Untuk menghalalkan semua kesalahannya tentu Presiden Jokowi harus menyampaikan pernyataan maaf kepada bangsa Indonesia. Namun, lanjut Ahmad Basarah, pernyataan maaf tersebut tidak harus diucapkan secara lisan yang bisa saja dianggap dapat menurunkan wibawa seorang presiden, apalagi dalam sebuah forum silaturahmi halalbihalal. Presiden Jokowi cukup dengan memperbaiki kesalahannya dengan memastikan tidak akan melakukan intervensi apapun  lagi kepada Mahkamah Konstitusi dalam proses gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang saat ini sedang berlangsung prosesnya.

Selain itu, berbagai praktik dugaan keterlibatan aparatur negara dalam politik praktis seperti yang terjadi dalam Pilpres 2024 agar lebih dipastikan tidak terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak November 2024 mendatang.

‘’Biarkan MK bekerja secara bebas dan merdeka sesuai amanat UUD NRI 1945 dan biarkan Pilkada serentak berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia sesuai perintah undang-undang,’’ tegas Ahmad Basarah.

Jika Presiden Jokowi mampu melakukan hal-hal di atas dalam rangka memberi makna spirit Idul Fitri 1445 Hijriyah, Ahmad Basarah yakin benang kusut bernegara khususnya dalam pelaksanaan demokrasi akan mulai dapat terurai dan segenap rakyat akan kembali punya harapan dan kepercayaan terhadap pemimpinnya. Negara dan bangsa yang luas dan besar serta beragam penduduknya ini pun akan dapat dijaga keselamatan dan kelestariannya sesuai amanat para pendiri bangsa.

Idul Fitri dengan segenap nilai nilai kesuciannya idealnya kita jadikan momentum bersama untuk saling instropeksi dalam memperbaiki  kehidupan kemanusiaan, kemasyakarakatan dan kenegaraan. “Selamat Idul Fitri 1445 Hijriyah, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”. (*)